Administrasi Perusahan Negara

B U M N

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara.

Indonesia

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN.

Jenis-Jenis BUMN

Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah:

Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:

• Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
• Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan
• Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
• Modalnya berbentuk saham
• Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
• Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
• Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
• Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
• RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
• Dipimpin oleh direksi
• Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
• Tidak mendapat fasilitas negara
• Tujuan utama memperoleh keuntungan
• Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
• Pegawainya berstatus pegawai Negeri

Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik didalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS.

Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:

• Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN
• Persero yang bergerak di bidang hankam negara
• Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat
• Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU

Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan),PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA).

Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:

• memberikan pelayanan kepada masyarakat
• merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah
• dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan
• status karyawannya adalan pegawai negeri

Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan): Perjan RS Jantung Harapan Kita Perjan RS Cipto Mangunkusumo Perjan RS AB Harahap Kita Perjan RS Sanglah Perjan RS Kariadi Perjan RS M. Djamil Perjan RS Fatmawati Perjan RS Hasan Sadikin Perjan RS Sardjito Perjan RS M. Husein Perjan RS Dr. Wahidin Perjan RS Kanker Dharmais Perjan RS Persahabatan

• Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI).

• Perusahaan Jawatan Pegadaian bernaung di bawah Departemen Keuangan.Pada saat ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian.

Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan.

Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):

• Melayani kepentingan masyarakat umum.
• Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.
• Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.

Artinya,perusahaan umum(PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.

• Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
• Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.
• Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.

Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA,Perum Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:

• Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
• Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan
• Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
• Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
• Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
• Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat
• Sebagai sumber pemasukan negara
• Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
• Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public
• Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank
• Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan

Tujuan Pendirian BUMD:

• Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara
• Mengejar dan mencari keuntungan
• Pemenuhan hajat hidup orang banyak
• Perintis kegiatan-kegiatan usaha
• Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah

Tambahan

BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai.

Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya.

Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.

Manfaat BUMN:

• Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.
• Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.
• Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
• Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas.
• Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

BUMN terdiri dari:

• Perusahaan Jawatan(Perjan)
• Perusahaan Umum (Perum)
• Perusahaan Perseroan(Persero)

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan.

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN.

Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan.

Ngaben Massal di Desa Pakraman Sudaji

UPACARA  NGABEN  MASSAL  DI DESA  PAKRAMAN  SUDAJI : SEBUAH KAJIAN BUDAYA

PENELITIAN  TESIS  I NYOMAN  SUKRAALIAWAN

BAB.  I  

PENDAHULUAN

1.1   Latar  Belakang.

           

            Segi kehidupan beragama pada dasarnya meliputi kepercayaan atau  keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib,yang bersifat supranatural yang dapat  berpengaruh terhadap  gejala  alam  dan  kehidupan  manusia. Kepercayaan  itu  menimbulkan  perilaku  tertentu, seperti  berdoa,  memuja  dan  lainnya,  serta  menimbulkan  sikap  mental  tertentu, seperti  rasa  takut, pasrah, bhakti  dan  lainnya dari  individu  dan  masyarakat  yang  mempercayainya.

            Kepercayaan keagamaan dipusatkan atau didasarkan  kepada  kepercayaan  kepada  adanya  kekuatan  gaib,  yaitu  Tuhan  yang  berada  di atas  alam  ini (supernatural),  atau  yang  ada di balik  alam  fisik (metafisik).  Tuhan, Roh, tenaga  gaib,  mukjizat, alam  gaib  adalah  hal-hal  yang  diluar  alam  nyata.  Semuanya  ini berada di atas (super, supra)  atau  di balik (meta)  alam  natur  atau  alam  nyata.  Kepercayaan  kepada  adanya  kekuatan  gaib  lebih  dikenal  dengan  supernatural  beings, yang merupakan  inti  kepercayaan  keagamaan pada  umumnya  (Agus, 2006:61).

            Agama  dan  kehidupan  beragama  demikian  kompleks, yang  di dalamnya terdapat unsur  keyakinan,  unsur  hukum  dan  moral,  dan  unsur  penghayatan  ruhaniah. Aspek  keyakinan  tampil  dalam  kepercayaan  kepada  yang  gaib,  dalam  upacara  ritual,  dalam  benda-benda  yang  dipercayai  sebagai  benda  sakral  dan  dalam  penghayatan  rohaniah.  Kontjaraningrat (1987:80), menyebut  aspek  kehidupan  beragama  dengan  komponen  religi.  Menurutnya  ada  lima  komponen  religi,  yaitu: (1) emosi  keagamaan, (2) sistem  keyakinan, (3) sistem ritus  dan  upacara, (4) peralatan  ritus  dan  upacara, dan (5) umat  beragama.

Dalam kaitan  dengan  sistem ritus  dan  upacara, masyarakat Hindu di Bali mempunyai beraneka  ragam ritual  keagamaan  yang  merupakan  ekspresi dari  sistem  keyakinan yang  berlaku  dalam  agama  Hindu.  Bentuk-bentuk ekspresip tersebut tampak dalam  rangkaian upacara dalam “stages along the life cycle” maupun  upacara-upacara  agama  yang  diperuntukkan bagi  kepentingan  pemujaan dunia  bawah (buta)  maupun  dunia  atas (dewa) (Triguna,1994:74).  Upacara  yang  berkaitan  dengan  daur  hidup (stages along the life cycle)  yang  meliputi  “lahir-hidup-mati”  selalu dilakukan  dengan  suatu  proses  upacara (ritual).  Demikianlah,  misalnya  dalam  kelahiran  terdapat  upacara  kepus pungsed (kepus pusar),  upacara  tutug  kambuhan  (saat  bayi telah  berumur  42  hari),  upacara  nelu bulanin atau  tigang  sasih  (saat  bayi telah  berumur  105 hari). Dalam  kehidupan  selanjutnya  terdapat  upacara  atau  ritual  menek  bajang (menginjak  dewasa),  upacara  potong  gigi, upacara  perkawinan  dan  upacara  kematian dalam  bentuk   atiwa-tiwa  sampai  pada  upacara  Ngaben dan  rangkaiannya.

Dalam praktik  keagamaan pada  masyarakat Hindu di Bali,  pelaksanaannya  diletakkan  pada  kerangka  dasar  agama  yang  terdiri dari   tatwa, susila  dan  upacara.  Tattwa (filsafat)  merupakan uraian  filosofis  tentang  ajaran  agama  yang  tersimpul  dalam  Panca Sraddha  dan  Tri  Hita  Karana.  Susila (etika),  merupakan  seperangkat  nilai  dan  norma  perilaku  yang  bersumber  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dari  tattwa,  yang  mengatur  perilaku  manusia  dalam  upayanya  untuk  mewujudkan  tujuan  dan  hakikat  hidupnya. Upacara (ritual), sebagai  kerangka  dasar  yang  ketiga  dalam  agama  Hindu,  merupakan  rangkaian  kegiatan  umat  dalam  berhubungan  dengan  Hyang  Widhi, Atman, Leluhur, rsi, manusia, dan  alam  sekitar.

  Upacara  keagamaan, sebagai  sub struktur dari sistem  keagamaan   dalam agama Hindu, diwujudkan  dalam  bentuk  persembahan  atau  korban  suci (yajña), dan  dihayati  sebagai  manifestasi  kongkret  agama.   Kelima  korban  suci   tersebut  disebut  Panca Yajña, yang  diarahkan  kepada  deva, rsi, pitra, manusa, dan  bhuta. Dengan  demikian  pelaksanaan upacara  yajña terdiri dari  Deva  Yajña,  Rsi Yajña, Pitra  Yajña,  Manusa  Yajña  dan  Bhuta Yajña. 

            Menurut  Kitab Manavadharmasastra, III.68,71–VI (Pudja,2004) ada  dua  alasan  utama  yang  mewajibkan  umat Hindu  melaksanakan  Panca  Yajña  tersebut,  yakni penebusan dosa kepada  Hyang Widhi  dan  membayar  atau  melunasi  tiga  jenis  hutang  dalam  rangka pencapaian  kebahagiaan  abadi  atau moksa.  Ketiga  jenis  hutang   termaksud adalah  hutang kepada  dewa  (Deva  Rna),  hutang  kepada  orang  tua  dan  leluhur (Pitra  Rna), dan  yang  ketiga  adalah  hutang  kepada  rsi  atau  guru  (Rsi Rna).  Kewajiban  melunasi  ketiga  jenis  hutang  tersebut disebut  Tri Rna,  yang  mempunyai  makna  moral-etik-spiritual  bagi  manusia.  Oleh  karena  itu   manusia  mempunyai  kewajiban secara berkesinambungan  selama  hidupnya  untuk  melaksanakan   panca  yajña.

              Dalam  hubungan  dengan upacara-susila-tattwa, sebagai  kerangka ajaran  agama  Hindu, menurut  Kembar  Kerepun (2005),  pada  umumnya  orang  Bali  kurang  memahami agamanya  secara  holistik, yang  berimbang  antara  upacara, susila  dan  tattwa.  Dalam  prakteknya  pelaksanaannya masih  berat  ke  upacara  yang  glamor  sifatnya  bak  sebuah  festifal,  yang  menyerap  waktu,  tenaga,  dan  uang  yang  tidak  kecil  jumlahnya. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Greame  Mac  Rae, seperti   yang  dikutip  oleh   Kembar Kerepun (2005),  orang  Bali  sedikitnya   mengalokasikan  40%  dari  pendapatannya  dan  30%  dari  waktunya  untuk  kegiatan  upacara  agama,  adat  dan  kemasyarakatan.  Bisnis  banten  merupakan  bisnis  besar  di Bali,  sementara  itu investasi  untuk  pendidikan  dan  kesehatan  sangat  rendah  dibandingkan  dengan  pengeluaran  untuk  sarana  upacara.          

            Ngaben  sebagai salah satu  yajña yang  terdapat  di dalam ajaran  panca yajña adalah merupakan  kewajiban yang  harus dilakukan  oleh para  pratisentana (pelanjut keturunan). Kewajiban  Ngaben  bagi para  pratisentana ini, adalah untuk  membayar hutang  kepada  para  leluhur (pitra rnam) dan  juga sebagai  perwujudan  sradha bhakti  kepada  leluhur  yang  telah  berjasa  memelihara  dan  juga  memberikan  pendidikan.

             Secara  filosofis   maupun  teologis, tujuan  Upacara  Ngaben  adalah  sama.  Namun,  sesuai  dengan  idiom  desa, kala, patra,  maka  pada setiap Desa  Pakraman selalu  terdapat  tradisi-tradisi  dalam  pelaksanaan  upacara keagamaan seperti  halnya  Ngaben.  Namun, tradisi  yang  berkembang  di dalam  masyarakat  terkadang  terasa  sangat  memberatkan bagi  masyarakat  bersangkutan.

            Tradisi  Upacara  Ngaben di Desa Pakraman  Sudaji, Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng  terutama  pada  golongan  masyarakat  kaya  dilakukannya  secara eksklusif,  megah dan  mewah sehingga  tidak  sedikit  dana  yang  harus  dikeluarkan  untuk  Ngaben. Berdasarkan  pengamatan  sekilas, dalam hitungan saat  ini, besarnya  dana  Ngaben yang  diperlukan  berkisar antara   seratus lima puluh juta  sampai  dua  ratusan  juta  rupiah.  Maka dengan  demikian, di kalangan  masyarakat  terdapat  anggapan  bahwa  untuk  bisa  Ngaben  harus  mempunyai  dana  ngabehin (melebihi).  Dengan  persepsi  ini  maka  Ngaben menjadi  “label”   atau  “cap”  bagi  masyarakat  kaya  di Desa Pakraman  Sudaji. Masyarakat  kurang  mampu  tidak  pernah   bisa  menjalankan  kewajiban  Ngaben  untuk  para  leluhurnya, karena beban  biaya yang  sangat  besar tersebut.  Sebenarnya  berdasarkan  sastra  agama  dinyatakan bahwa  suatu  upacara  yajña  seperti  Ngaben, tidak  harus menghabiskan biaya besar,  tetapi  bisa  dilakukan secara  lebih  sederhana,  disesuaikan  dengan  kemampuan dengan  konsep  nista,  madya, utama.

Tradisi  Ngaben besar  seperti  warisan  para  raja ini, yang  dilaksanakan  di Desa  Pakraman  Sudaji telah  mendominasi dan  mensubordinasikan  Ngaben secara sederhana.  Dengan pemarginalan  tradisi Ngaben secara sederhana  atau  juga  diistilahkan dengan  Ngaben ngerit, Ngaben  ngegalung  atau  juga  Ngaben massal  yang sudah sering dilakukan  di daerah atau tempat-tempat  lain  di Bali, menjadi kurang populer pada masyarakat  di Desa Pakraman  Sudaji. 

Dengan adanya dominasi tradisi Upacara Ngaben dengan biaya  besar seperti ini, akhirnya jika kelompok masyarakat  yang  tergolong  tidak  terlalu kaya (menengah kebawah)  menyelenggarakan Upacara  Ngaben, terpaksa  harus mengorbankan harta  produktif  mereka  seperti sawah, ternak, emas dan  lain-lain  untuk  mendukung  pembiayaan  Upacara  Ngaben.  Dalam  kaitannya  dengan  fenomena  semacam  ini  maka pelaksanaan dari Upacara  Ngaben di Desa Pakraman  Sudaji, secara  terselubung memendam  aspek-aspek  sosial,  diantaranya  perasaan  malu,  yang  di dalam  bahasa  Bali lazim  dikenal  dengan  ungkapan-ungkapan  lek, sing  juari, kaciwa  dan ungkapan-ungkapan  sejenis lainnya  apabila  mereka  tidak  mampu  melangsungkan  Upacara  Ngaben  dalam  ukuran-ukuran  sesuai  dengan  takaran-takaran  sosial  tersebut.  Oleh  karena itu,  besarnya  biaya  dalam Ngaben  selalu  menjadi  masalah,  terutama  pada  masyarakat  kurang  mampu.  Ini  tidak  bisa  dibiarkan  terus  menerus  menjadi  masalah  di dalam  masyarakat,  karena  secara  agama, Ngaben  adalah  merupakan  kewajiban (swadharma)  yang  harus  dilakukan oleh  para  keturunan (pretisentana)  yang  masih  hidup.  Dalam  permasalahan  seperti  ini  diperlukan  adanya  suatu  solusi  atau  pemecahan  sebagai  jalan  keluar  dari  tradisi  upacara   yang  sangat  membebani  masyarakat.

Dalam  penulisan  ini, walaupun  bukan  tujuan  peneliti  untuk  membuat  suatu  perbandingan  antara  tradisi  Ngaben  secara  besar-besaran  yang  dilakukan  secara  individu  di dalam  masyarakat,  maka  hanya  untuk  sekedar  penggambaran,  perlu  dikemukakan  bahwa  di samping  biayanya  yang  mahal, dari  segi prosesi upacaranya  juga  memakan  waktu  yang  cukup  panjang  yaitu  sampai  berbulan-bulan.  Cara  Upacara  Ngaben  seperti  ini  menurut  Pitana (2005 : 34) dikatakan  sebagai  sesuatu  yang  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  kemajuan  dunia,  sehingga  memerlukan  suatu  tindakan  untuk  adaptasi,  rekonstruksi  dan  juga  reinterpretasi  terhadap  suatu  praktek  budaya  tertentu.

 Sebagai sebuah solusi  terhadap  permasalahan besarnya  biaya  Upacara  Ngaben  yang  dirasakan  oleh  sebagian besar  masyarakat  di Desa  Pakraman  Sudaji, maka  Prajuru Desa  Pakraman  Sudaji  menyelenggarakan  Upacara Ngaben Massal di tingkat  Desa  Pakraman,  yang  untuk  pertama  kalinya  dilangsungkan  pada  tahun  2004.  Ngaben Massal sebagai  sebuah  konstruksi budaya baru  dalam  cara  Ngaben, di Desa  Pakraman  Sudaji  adalah  sebuah  fenomena  menarik  di era  masyarakat  modern. Karena  apa  yang  terjadi  di sini  dalam  permukaannya menampakan  suatu  kontras dengan  kecendrungan  masyarakat  modern  dengan  suatu  kecendrungan  pada pola  hidup individualistis  dengan  peluang  yang  lebih  besar  untuk  berekspresi  ke dalam kebebasan-kebebasan gaya  hidup  yang  lebih ekspresif.  Namun yang  terjadi  dalam praktek Upacara Ngaben Massal di Desa Pakraman Sudaji, justru memperlihatkan nilai-nilai kebersamaan (egaliter) yang  bersifat  komunal yang  semakin  meningkat.      Dengan  penomena  ini,  sangat  menarik  perhatian  peneliti  untuk  mengkajinya  ke dalam  sebuah  penelitian  tesis  dengan  judul : “Upacara Ngaben Massal Pada  Masyarakat Desa Pakraman  Sudaji,Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng:   Sebuah  Kajian  Budaya”.

1.2    Rumusan  Masalah.

            Berdasarkan uraian  latar  belakang  masalah  sebagaimana  telah  diungkapkan  di  atas, maka  selanjutnya   dikemukakan  rumusan  masalah  penelitian  sebagai  berikut.

1.      Bagaimanakah  prosesi  Upacara Ngaben Massal pada masyarakat di Desa  Pakraman  Sudaji,    Kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng?

2.      Faktor-faktor  apakah  yang  mendorong  masyarakat Desa Pakraman  Sudaji, untuk  mengikuti  Ngaben  Massal?

3.      Bagaimanakah  masyarakat Desa  Pakraman Sudaji  mereinterpretasi  makna Ngaben Massal  dalam  perkembangan  saat  ini?

1.3.   Tujuan   Penelitian                              

            Tujuan  penelitian  dibedakan  menjadi  tujuan  umum  dan  tujuan  khusus  sebagai  berikut.

1.3.1  Tujuan  Umum.

            Tujuan penelitian ini, secara  umum  adalah  untuk  mendeskripsikan    Upacara  Ngaben Massal yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di Desa  Pakraman  Sudaji,  menyangkut  proses, motivasi masyarakat  serta  pemaknaan  kembali  terhadap  Upacara  Ngaben Massal   dalam  perkembangan  budaya  progressif  saat  ini.

1.3.2  Tujuan  Khusus.

            Secara  khusus  tujuan  penelitian  ini  adalah  :

(1)        Untuk  mengetahui  proses Upacara  Ngaben Massal pada masyarakat di Desa Pakraman  Sudaji, Kecamatan  Sawan  Kabupaten  Buleleng,

(2)        Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mendorong masyarakat Desa  Pakraman Sudaji, Kecamatan  Sawan, Kabupaten Buleleng untuk  mengikuti  Ngaben Massal,  dan 

(3)        Untuk  mengetahui  reinterpretasi makna  terhadap Ngaben Massal pada masyarakat  di Desa  Pakraman  Sudaji  kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng.

1.4   Manfaat   Penelitian

            Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis  dan  manfaat  praktis  sebagai  berikut.

1.4.1    Manfaat   Teoretis

            Secara  teoretis, hasil penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  sumbangan kepada  (1) pengetahuan  teoritis  tentang  proses Ngaben Massal;     (2) pengetahuan  teoritis tentang  faktor-faktor  pendorong  masyarakat untuk  mengikuti  Ngaben Massal; (3) pengetahuan  teoritis  tentang  pemaknaan  kembali terhadap  Ngaben Massal oleh masyarakat.   

            Di samping  itu,  untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  hasil penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  pada  pengembangan  teori-teori  sosial  yang  relevan  seperti  sosiologi agama  dan  juga  teori-teori  kebudayaan.

1.4.2   Manfaat   Praktis   

            Secara  praktis  hasil penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  dan  juga  lembaga-lembaga pembina  umat seperti Majelis Desa Pakraman, dan juga  Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI),  untuk  menentukan  langkah-langkah  pembinaan  lebih  lanjut kepada umat, menuju  pada peningkatan pemahaman  masyarakat  terhadap arti dan  makna Upacara  Ngaben  sesuai  dengan  sastra  agama  sehingga  nantinya  tidak  terjadi  lagi  kekeliruan  dalam  pemahaman  terhadap  pelaksanaan Upacara  Ngaben.  

Materi Kuliah Adm. Keuangan Negara.

RINGKASAN  MATERI  KULIAH

ADMINISTRASI  KEUANGAN  NEGARA

SEMESTER  II

1. Ruang  Lingkup  Pembahasan  Administrasi  Keuangan

           Masalah  utama  administrasi  keuangan  adalah  masalah pengambilan  keputusan  kebijaksanaan  dan  pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan  perencanaan, pelaksanaan, akutansi, laporan  pelaksanaan, dan  pengawasan  atas  pengadaan dana disatu  pihak serta  penggunaan  dana dilain pihak (Abdullah :1982). Tujuan  yang  ingin  dicapai oleh  administrasi  keuangan  negara  adalah pertanggungjawaban, efisiensi, dan  atau  efektivitas  dalam  pengadaan  serta  penggunaan  dana.

           Ruang  Lingkup  pembahasan  Administrasi  Keuangan, tergantung  dari sudut pendekatan  yang  digunakan.  Pendekatan  yang  berbeda  akan  mencerminkan  ruang  lingkup  yang  berbeda.  Pembahasan  Administrasi  Keuangan  dikelompokkan  kedalam 5 pendekatan  yang  berbeda  yaitu  pendekatan  ketatalaksanaan keuangan, pendekatan keuangan negara, pendekatan administrasi negara termasuk administrasi pembangunan, pendekatan sejarah perkembangan sistem anggaran, pendekatan organisasi sebagai sistem terbuka.

a. Pendekatan  Ketatalaksanaan  keuangan

§  Dengan  pendekatan  ketetatalaksanaan  keuangan (financial management), maka  pembahasan  administrasi  keuangan  mencakup  fungsi  perencanaan  keuangan, ketatalaksanaan  penggunaan  dana, penyediaan  atau penggunaan  dana  yang  diperlukan.

§  Menurut  Robert W Johnson,  fungsi  ketatalaksanaan  adalah  perencanaan keuangan (financial  planning), pengambilan  keputusan  alokasi  dana di antara  berbagai kemungkinan  investasi  pada  aktiva (managing  assets), menarik  dana  dari  luar (raising funds),  dan  penanganan  masalah-masalah  khusus (meeting  special problems).

§  Hakekat  perencanaan  adalah  analisa, baik  analisa  intern  maupun  ekstern, baik  jangka pendek, sedang  maupun  jangka  panjang  sebagai  landasan  untuk  menyususn  serangkaian  tindakan  pada  masa  mendatang  dalam  usaha  mencapai  tujuan  tertentu.

§  Perencanaan  keuangan  mencakup  proyeksi  terhadap  aliran kas (cash flows)  serta proyeksi  terhadap  kebutuhan  investasi  pada  masa  mendatang (capital budgeting).

§  Perencanaan  atas  aliran  masuk  dan  keluar  dari  kas  dan  proses  pengambilan  keputusan  terhadap  alokasi  dana di antara  berbagai  kemungkinan  merupakan  dua  fungsi  ketatalaksanaan  keuangan  yang  erat  hubungannya.

§  Jika  aliran  keluar  dari kas  melebihi  aliran  masuk  ke kas sebagaimana  yang  diperkirakan  akan  terjadi  pada  masa  mendatang  dan  saldo  kas  tidak  mencukupi untuk  menyerap  kekurangan,  maka  perlu diperoleh  atau  ditarik dana  dari luar  melalui  berbagai  bentuk dan  kemungkinan pemilihan  dan pinjaman  yang  ada.

b. Pendekatan  Keuangan Negara.

§  Bila  administrasi keuangan  ditinjau  dari  sudut pendekatan  keuangan negara, maka pembahasan  mencakup  keuangan  badan hukum publik, baik keuangan negara  maupun  keuangan  badan hukum publik yang lebih rendah.

§  Pembahasan  biasanya  lebih  ditekankan pada  segi-segi  yang berkaitan  dengan pengeluaran negara, pendapatan negara, perpajakan, hutang negara  dan  anggaran  negara.

§  C. Goedhart ( terjemahan  Ratmoko, 1973)  cakupan keuangan negara  meliputi  segi  yang  berhubungan dengan  fungsi fiskal, lembaga fiskal, teori tentang barang dan jasa-jasa sosial atau publik, teori tentang  distribusi optimal, politik fiskal, struktur pengeluaran, struktur penerimaan, pengaruh pajak  dan pengeluaran pemerintah pada pola tingkah laku kegiatan ekonomi, kebijaksanaan fiskal dalam  kaitannya dengan alokasi  sumber-sumber. distribusi pendapatan  dan  kekayaan, stabilisasi  ekonomi  serta masalah  kebijaksanaan.

c. Pendekatan  Administrasi Negara (public administration)

§  Dari sudut administrasi negara, ada dua  segi yang berkaitan  dengan  administrasi keuangan (Dimock  dan Dimock).

§  Pertama, merupakan bidang keuangan  yang luas, meliputi fungsi  perhitungan dan pemungutan pajak, pemeliharaan dana,  hutang negara dan administrasi hutang negara.

§  Kedua, merupakan bagian dari administrasi negara, sebagaimana  ditinjau melalui sudut pandangan  pimpinan administrasi  dan mereka yang  mempunyai perhatian  terhadap  apa  yang  dilakukannya.

§  Administrasi keuangan terdiri dari  serangkaian  langkah di mana dana  disediakan  untuk pejabat-pejabat tertentu  menurut prosedur-prosedur  yang  dapat  menjamin  pertanggungjawaban  yang sah  dan  menjamin apa daya guna penggunaan dana tersebut.

§  Bagian utamanya adalah anggaran belanja, pembukuan, pembelian dan persediaan.

§  Anggaran belanja  adalah perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang  seimbang  untuk suatu waktu tertentu.

§  Dibawah wewenang pimpinan administrasi, anggaran belanja  itu merupakan  catatan pelaksanaan pekerjaan  pada  masa lalu, suatu metode pengawasan pada waktu ini  dan proyeksi  melalui rencana-rencana untuk  masa yang akan datang.

§  Daya  yang ada pada pemerintah terutama berasal dari pemungutan pajak, pinjaman-pinjaman serta pendapatan lain yang bukan berasal dari pajak.

§  Administrasi  keuangan menyangkut  lima segi kebijaksanaan  nasional  yang terpisah-pisah (Allen D.Manvel dalam Abdullah,1982: 6) yaitu  :

              1. Kebijaksanaan  ekonomi, menyangkut  hubungan

                   antara pengeluaran pemerintah dan semua  penda-

                   patan  lainnya.

              2.  Kebijaksanaan utang (bagaimana pemerintah me-

                   ngadakan  dan membayar kembali  utang-utang)

              3.  Kebijaksanaan pendapatan (menentukan besarnya

                   secara relatif dari berbagai sumber  penerimaan

                   serta persoalan  pajak-pajak  yang harus dikena-

                   kan).

              4.  Kebijaksanaan pengeluaran

              5.  Kebijaksanaan pelaksanaan

§  Perumusan kebijaksanaan fiskal  mempertimbangkan pengaruh  dari administrasi keuangan pemerintah  terhadap keseluruhan  pola tingkah laku kehidupan  ekonomi bangsa. Bukan semata-mata penemuan  sumber penerimaan  untuk  memenuhi kebutuhan pengeluaran tetapi juga pada masalah-masalah perpajakan, hubungan pengeluaran pemerintah  pada perekonomian, sehingga bisa dimengerti  peranan dan pengaturan pemerintah  dalam bidang perekonomian nasional. Masalah kebijaksanaan fiskal  demikian penting  dalam rangka  memberikan kerangka-dasar  untuk proses anggaran.

§  Nilai yang  sangat penting  dan menekan keseluruhan proses anggaran adalah pertanggungjawaban (accountability).

§  Maksud utama dari pertanggungjawaban keuangan  adalah untuk  menjamin  pertanggungjawaban demokratis  kepada rakyat.

§   Aparatur negara  mempunyai dua bentuk  pertanggung jawaban, yaitu  pertanggungjawaban  keuangan  dan pertanggungjawaban  pengambilan keputusan  yang bijak dan jujur dalam bidang  keuangan.

§  Terjaminnya kejujuran  dalam  pemerintahan dapat  dilakukan  dengan  membagi  kekuasaan  diantara berbagai  aparatur negara (otorisator, ordonator, bendaharawan).

d. Pendekatan  sejarah perkembangan  sistem anggaran.

§  Ditinjau  dari  sudut sejarah  perkembangan sistem anggaran, maka administrasi keuangan  telah  berkembang  dari Administrasi Keuangan  Tradisional (yang berorientasi pada pengawasan)   yang telah dikembangkan (di Amerika Serikat) sejak tahun 1789  ke arah  Administrasi Keuangan  Hasil Karya (Performance Financial Administration)  pada tahun 1949 (berorientasi pada ketatalaksanaan).

§  Perkembangan selanjutnya terjadi  dari Administrasi Keuangan Hasil Karya ke arah  sistem Administrasi Keuangan Terpadu (Integrated Financial Administration) yang berorientasi pada perencanaan  dan atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

§  Robert Anthony  memperkenalkan  tiga proses administrasi  berbeda  yaitu  : perencanaan strategis, pengawasan ketatalaksanaan  dan pengawasan  operasional. Gagasan  ini berpengaruh  pada  tokoh-tokoh  yang  memperkembangkan  SIPPA.

e.  Organisasi  sebagai  sistem  terbuka.       

§  Organisasi  keuangan, yang  ada dalam  batas-batas dan kendala-kendala lingkungan luar, mencakup lima unsur pokok  yang  saling  berhubungan dan pengaruh  mempengaruhi.

§  Infut dari luar - diubah - disajikan kepada lingkungan luar (sebagai sebuah sistem  terbuka).

§  Organisasi keuangan  terdiri atas 5 unsur :

1. unsur tujuan dan nilai (diperoleh dari lingkungan sosial budaya)

2. unsur teknis (spesialisasi pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan  yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi keuangan.

3. unsur psikososial (menunjukkan  hubungan sosial vertikal  maupun horisontal - faktor motivasional)

4. unsur struktural (menunjukkan  cara-cara melakukan spesialisasi dan  koordinasi - struktur organisasi, struktur wewenang, struktur program, struktur perencanaan, prosedur-proedur keuangan  dll)

5. unsur  yang mencakup keseluruhan unsur  dari  OK  baik  dengan lingkungan khusus  maupun  lingkungan  umum.

§  Dari sudut pendekatan organisasi  sebagai sistem terbuka dan terpadu, administrasi keuangan hanya merupakan salah satu bagian  saja  dari organisasi keuangan. Sedangkan organisasi keuangan  termasuk sebagai salah satu unsur dalam lingkungan umum yang  mencakup lingkungan budaya, teknologi, pendidikan, politik,fisik, perundang-undangan, demografi, ekonomi  dan lingkungan sosial.         

2. Pengertian dan Ruang Lingkup  Keuangan Negara

1.         Pendekatan  yang  digunakan  dalam  merumuskan  Keuangan  Negara berdasarkan  penjelasan pada U.U No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah  dari  sisi  obyek, subyek, proses  dan  tujuan.

a.    Sisi  obyek  : Yang  dimaksud  dengan  keuangan  Negara  adalah  meliputi  semua  hak  dan kewajiban negara  yang  dapat  dinilai  dengan uang, termasuk  kebijakan  dan  kegiatan  dalam  bidang  fiskal, moneter  dan  pengelolaan kekayaan  negara  yang  dipisahkan, serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut.

b.   Sisi  subyek  :  Keuangan  Negara  meliputi  seluruh  obyek  sebagaimana tersebut  di atas  yang  dimiliki  negara, dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah,  Perusahan Negara/Daerah  dan  badan  lain  yang  ada  kaitannya  dengan  keuangan  negara.

c.    Sisi proses  :  Keuangan Negara  mencakup  seluruh rangkaian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  obyek  sebagaimana  tersdebut  di atas  mulai  dari  perumusan  kebijakan dan pengambilan  keputusan   sampai  dengan  pertanggungjawaban.

d.   Sisi  Tujuan : Keuangan Negara  meliputi seluruh  kebijakan, kegiatan  dan  hubungan  hukum  yang  berkaitan dengan  pemilikan dan/atau  penguasaan  obyek  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  negara.

2.   S.P Siagian  : Keuangan Negara  berarti  semua hak dan kewajiban  yang dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang  berhubung  dengan hak-hak negara.

3.   Keuangan Negara adalah  semua hak  dan semua kewajiban  yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu  baik yang berupa uang maupun barang  yang dapat dijadikan milik negara  berhubungan dengan pelaksanaan hak  dan kewajiban tersebut ( Pasal 1 UU 17 Tahun 2003).

      Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa Keuangan Negara  mengandung  empat unsur :

      1. Hak-hak  Negara

      2. Kewajiban-kewajiban Negara

      3. Ruang  lingkup Keuangan Negara

      4. Aspek sosial ekonomis Keuangan Negara.

Hak-hak  Negara.

      Hak-hak negara  adalah usaha pemerintah  untuk mengisi  kas negara  yang akan dipergunakan untuk membiyayai  kepentingan-kepentingan masyarakat.  Hak-hak ini meliputi :

      1.   Hak mencetak uang, yang dalam pelaksanaannya  dilakukan       oleh  Bank Sentral (BI).

      2.   Hak mengadakan pinjaman  baik pinjaman  yang berasal dari      dalam negeri  maupun dari  luar negeri.

      3.   Hak mengadakan pinjaman paksa, seperti  : hak menarik   pajak, iuran dan pungutan lainnya.

Kewajiban-kewajiban Negara.

      Kewajiban - kewajiban negara  dimaksudkan untuk  memperbaiki tarap hidup  rakyat secara keseluruhan  agar lebih  baik dari  sebelumnya.

      1.   Kewajiban menyelenggarakan tugas-tugas negara  demi      kepentingan masyarakat. (Psal 33  dan 34  UUD.1945)

      2.   Kewajiban  membayar atas  hak-hak tagihan yang  datangnya     dari  pihak  ketiga.

Ruang lingkup Keuangan Negara.

      Ruang lingkup Keuangan Negara  dibedakan menjadi  dua komponen  yaitu :      

      1. Keuangan Negara  yang pengurusannya  dipisahkan.

      2. Keuangan Negara  yang diurus langsung pemerintah.

Aspek  sosial ekonomis  daripada Keuangan Negara

      Menurut RICHARD MUSGRAVE  bahwa secara  sosial ekonomis keuangan negara dapat diketahui  dari tiga segi  yaitu :

      1.   Redistribusi  pendapatan (Redistribution  of income)

      2.   Pengalihan daripada sumber-sumber (Realocation of sources)

      3.   Kestabilan  terhadap kegiatan ekonomi (stabilitation)        

Pengelompokkan  Bidang  Pengelolaan KN.

1. Sub bidang  pengelolaan  fiskal

2. Sub bidang  pengelolaan  moneter

3. Sub bidang  pengelolaan  kekayaan  negara  yang  dipisahkan 

Asas-asas  umum Pengelolaan  Keuangan  Negara. 

      Dalam  rangka  terwujudnya  Good Governance  dalam  penyelenggaraan  negara, pengelolaan  keuangan  negara  perlu  diselenggarakan  secara  profesional, terbuka, dan  bertanggung jawab.

Asas - asas  yang telah  lama  dikenal  dlm. pengelolaan KN  :

1. asas  tahunan

2. asas  universalitas

3. asas kesatuan

4. asas spesialitas

Asas-asas  (baru) sebagai cerminan best practices (penerapan  kaidah-kaidah  yang  baik) dalam  pengelolaan  KN :

1. akuntabilitas  yang  berorientasi  pada  hasil;

2. profesionalitas;

3. keterbukaan  dalam  pengelolaan KN.;

4. pemeriksaan  keuangan  oleh  badan  pemeriksa  yang  bebas

   dan  mandiri.

3. Pengertian  Administrasi Keuangan Negara.

a.    Administrasi Keuangan Negara adalah :  tata pengendalian daripada keuangan negara. ( S. Prayudi  Atmosudirjo).

b.   Administrasi Keuangan Negara  adalah : semua kegiatan-kegiatan pemerintah  dalam pengelolaan keuangan, diawali dari  penyiapan dan perumusan perencanaan, program anggaran, mengatur dan menata cara-cara membelanjakan uang negara, mencatat macam-macam pendapatan negara, menyelamatkan semua dana-dana negara  dan bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan  itu semua. (M.S Hendrick).

Kesimpulan  :

      Administrasi Keuangan  meliputi : perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan  termasuk pertanggung jawabannya.

4. Sumber Hukum Keuangan Negara.

§   Sumber hukum dari Administrasi Keuangan  Negara  adalah  U.U.D  1945  Pasal  23 s/d 23E yang berbunyi  :

Pasal  23.

      - ayat 1.    Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud  dari pengelolaan keuangan negara  ditetapkan setiap tahun  dengan undang-undang  dan dilaksanakan secara terbuka  dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

      -ayat 2.     Rancangan  undang-undang  anggaran  pendapatan dan belanja negara  diajukan oleh presiden  untuk dibahas bersama DPR  dengan  memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

      -ayat 3.     Apabila Dewan Perwakilan Rakyat  tidak  menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja  negara  yang  diusulkan oleh  Presiden, Pemerintah  menjalankan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara  tahun  yang  lalu.

Pasal  23A.     Pajak  dan pungutan lain  yang bersifat  memaksa  untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal  23B.     Macam  dan harga mata uang  ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal  23C.     Hal-hal lain mengenai keuangan negara  diatur dengan  undang-undang.

Pasal  23D.     Negara  memiliki suatu Bank Sentral  yang  susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan  undang-undang.

Pasal  23E     

      -ayat  1     Untuk  memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang  keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan  yang bebas dan mandiri.

      -ayat 2      Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

      -ayat 3      Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan  dan/atau badan  sesuai  dengan undang-undang.

§   Dasar  hukum  merupakan  landasan dasar  yang  dipergunakan sebagai  pedoman atau sebagai petunjuk bagaimana keuangan negara  tersebut harus  dijalankan dengan sebaik-baiknya.

§   Dasar  hukum  adalah untuk menjamin  bahwa dalam realisasi  pengurusan  keuangan negara tercermin  kesatuan (unity)  dalam bertindak  bagi pejabat-pejabat negara.

§   Dalam UUD.1945  tidak dijumpai tatacara  pengurusan Keuangan Negara  secara terperinci. Oleh karena itu  cara pengaturan keuangan negara  harus diatur dengan undang-undang tersendiri.

§   Dalam negara  yang berdasarkan facisme, anggaran itu ditetapkan  oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi  anggaran negara  ditetapkan dengan undang-undang  (artinya dengan persetujuan DPR).

         

ANGGARAN   NEGARA

A. Pengertian Anggaran Negara

     Secara  etimologis  perkataan  anggaran  bersumber  dari  kata ”anggar”  atau ”kira-kira”  atau ”perhitungan” (Poerwadarminta, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia),  sehingga pengertian  anggaran negara  berarti  perkiraan atau  perhitungan  jumlahnya  pengeluaran  atau belanja  yang  akan  dikeluarkan  oleh  negara. Begrooting (Bld, C.Goedhart).

     1. Anggaran Negara dalam Pengertian Administratif :

          - merupakan pengertian  yang paling  sederhana

          - dimana pembagian  kekuasaan  belum  dikenal (terutama pada                  jaman  kerajaan monarchi absolut.

          -  Pengeluaran  keluarga raja merupakan pengeluaran negara.

          - Tidak dikenal adanya otorisasi, ordonansi  serta kewenangan                             bendaharawan seperti sekarang.

     Oleh  karena demikian  anggaran  pada  waktu  itu  terlihat  lebih  bersifat  penata  usahaan  belaka  dari  pengeluaran  dan  penerimaan  keuangan  negara  dengan  memperhatikan  keseimbangan  yang logis antara keduanya. Konsepsi  negara  ketika  itu, lebih  sering  dikenal  sebagai l’etat cest moi (negara  adalah  saya).

     2. Anggaran  Negara dalam pengertian formil (dari sudut  konstitusi).

          - Dimulai dari munculnya teori  mengenai  Tata  Negara  dari John             Locke  di Inggris ( kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif)          yang  kemudian  meluas ke Inggris  dengan  ajaran Trias Politica       dari Montesquieu.

          - Ditujukan  untuk  menjamin  hak asasi rakyat, agar tidak  timbul              kesewenang-wenangan  dari  raja (pemerintah).

          -  Hak  asasi  yang  terjelma  dalam  asas kedaulatan rakyat dibidang          keuangan negara  disebut ”hak budget”. yang dituangkan  dalam         ketentuan  undang-undang.(baca  pasal 23 s/d 23C UUD.1945)

          Dari ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  di dalam UU tersebut, jelas terlihat  bahwa persetujuan DPR dapat  dikatakan  mutlak, shg scr teoritis prinsipiil, Pemerintah tidak  mungkin melaksanakan Anggaran Negara  yang belum  disetujui DPR. Unsur unsur  yuridis dalam  anggaran negara, terlihat  dari  hak  dan kewajiban  yang  ada  pada  penguasa  dan  rakyat, dimana  rakyat  melalui  perwakilannya berhak  menentukan  uang  rakyat  menyangkut  sumber  dan  penggunaannya.

     3. Anggaran  negara ditinjau  dari  sudut Undang-undang  dan peraturan         pelaksanaannya (materiil).

         

          Pengertian  anggaran  dari  sudut  materiil  lebih  menekankan  pada pemerintah  sebagai pelaksana  pemerintahan  yang  terikat  kepada  sesuatu  jumlah  maksimal tertentu dari  anggaran  negara  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang. dengan  demikian  eksekutif  hanya  dapat  melakukan  tindakan-tindakan  dalam  batas-batas  yang  telah  ditetapkan  pada  undang-undang.

     4. Anggaran  Negara  dari  sudut  policy (kebijaksanaan)

           ini  mengandung  makna  bahwa  apa  yang  telah  tertuang  didalam  anggaran  negara  adalah  merupakan bentuk  policy/kebijaksanaan pemerintah  yang  akan  dilakukannya pada  satu  tahun  anggaran  kedepan. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  besarnya  pengalokasian  anggaran  per sektor.